
Setelah
pesta Demokrasi selesai dan semua pihak sudah mendapatkan potongan kue nya,
saatnya pembuatan kebijakan dimulai. Kebijakan-kebijakan ini tentunya tidak
dibuat dengan harga murah, ketika harta-harta mereka telah bayak terinvestasikan
pada masa kampanye. Pemerintah kemudian seperti melakukan evaluasi
program-program yang dinilai tidak tepat sasaran. Mulai dari pencabutan subsidi
Gas, BBM, Listrik, bahkan gaji guru honorer.
Bagi
mereka, percuma menggelontorkan uang Negara untuk sesuatu yang tidak tepat
guna. Gas bersubsidi selama ini dinikmati orang-orang mampu, listrik bersubsidi
dipakai oleh orang-orang kaya, Gaji honorer mengikis dana BOS sekolah. Semua
tidak berjalan sesuai rencana. Sebagai gantinya, akan ada bantuan khusus bagi
masyarakat miskin untuk menghindari kemubaziran ini. Pertanyaannya,
bagaimanakah cara mereka menggolongkan si miskin dan si kaya tersebut? Apakah
ketika seseorang hanya mampu mencukupi satu kali makan saja, baru
terkualifikasikan sebagai orang miskin? Selanjutnya, seberapa yakin mereka
mampu menjaga konsistensi pemberian bantuan tersebut tetap terlaksana? Padahal
selama ini hal-hal seperti itu hanya diberikan di muka sebagai iming-iming,
tau-tau tidak lagi ada kabarnya. Lalu, Akan dikemanakan dana yang semula
digunakan untuk subsidi? Apakah sudah pasti tidak masuk ke kantong-kantong
nakal dan para pejabat mulai
suap-suapan?
Masyarakatlah
yang kemudian yang akan menanggung beban. Apa yang akan mereka lakukan jika
usaha nya terancam tutup karna tak sanggup membeli gas? Bayangkan, tanpa
subsidi, harga gas elpiji akan menjadi dua kali lipat. Mau tidak mau para
pedagang harus mengakali atau bahkan tak mendapat keuntungan sama sekali. Belum
lagi ketidakpastian bantuan pemerintah. Lah
wong pendataannya saja tidak jelas. Yang dekat dengan RT bisa mendapatkan bantuan, sementara yang
membutuhkan malah tidak kebagian. Ini apakah tidak salah sasaran juga jatuhnya?
Sangat
jelas sekali, ketika pemerintah mencoba menghadirkan solusi, tidak ada masalah
yang benar-benar mereka coba selesaikan, melainkan sedang mencoba menutupi
kegagalan mereka untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Lebih
miris lagi, para konglomerat dan perusahaan-perusahaan justru semakin
didandani. Sebaga contoh, perusahaan sawit Darmex Agro Group telah mendapatkan
subsidi (Rp915 miliar) dengan setoran Rp27,58 miliar; Musim Mas (Rp1,54
triliun) dengan setoran Rp1,11 triliun; First Resources (Rp479 miliar) dengan
setoran Rp86,95 miliar; dan LDC (Rp410 miliar) sebesar Rp100,30 miliar
(CNN, 2020). Terlihat bahwa pemerintah dengan ringan tangan menghadiahi mereka
uang subsidi bermilyaran jumlahnya untuk alasan pengembangan sumber daya
manusia. Hal ini justru terjadi ketika pendidikan formal di Indonesia saja
carut marut dan gaji guru yang tak terbayarkan, lalu mereka malah
mengatasnamakan pengembangan sumber daya manusia. Dalam melihat hal-hal yang
tidak tepat sasaran saja, sebenarnya tolak ukur mereka sudah berbeda. Semua
atas dasar kepentingan dan kemanfaatan, bukan semata-mata mensejahterakan
rakyatnya. Begitulah dunia kapitalis bekerja.
Komentar
Posting Komentar