“COVID-19 DI INDONESIA DALAM FRAME LUKISAN SUREALIS, DI MANA PERAN PEMUDA?”

“COVID-19 DI INDONESIA DALAM FRAME LUKISAN SUREALIS,  DI MANA PERAN PEMUDA?”

Oleh : Clara Riski Amanda

PENDAHULUAN

          Sebuah lukisan surealis berjudul “Golconda” karya seorang seniman kenamaan Belgia abad 20, Rene Magritte, menggambarkan suatu berntuk realitas di kehidupan kelas menengah. Meminjam istilah yang dipakai Gamal Thabroni, lukisan ini memang diperuntukkan bagi mereka –orang yang kurang miskin untuk disubsidi pemerintah, namun tidak mampu membeli kebutuhan pokok–  yang menghabiskan uangnya untuk bertahan hidup.

          Pandemi luar biasa yang sedang dunia hadapi saat ini, barangkali bisa menjadi sebuah replika yang mirip dengan ungkapan Magritte, tentang kehidupan yang harus tetap dilangsungkan, dan kelas menengah yang harus keluar dari –apa yang diistilahkan Gamal sebagai– “pemikiran generiknya”.

          Mungkin analogi ini, meskipun tidak seratus persen benar, cukup menjelaskan suasana “ingin membawa citra mimpi yang imajinatif dalam objek-objek nyata” penanganan COVID-19 di Indonesia. Sang seniman, yang dalam hal ini adalah negara, berupaya memaksimalkan kreativitas dalam berkarya seni, namun ternyata tidak ditangkap dengan cukup baik oleh rakyatnya yang notabene belum bisa menerjemahkan ungkapan surealis.

‘Jepretan’ terkini Indonesia

Realitas empiris yang terjadi di lapangan nyatanya tidak koheren dengan asumsi-asumsi yang bertengger di headlines dan breaking news televisi kita, bahwa pendemi sudah akan melandai kurva nya dan berkemungkinan berakhir di bulan Mei-Juni. Namun, statistik berkata lain, Indonesia yang dikabarkan ‘terlambat memulai’ kasus COVID-19 dibandingkan dengan negara tetangga, kini sudah memuncaki klasmen teratas ASEAN per 17 Juni 2020, dengan jumlah kasus konfirmasi  positif  sebanyak 41.431 (Kompas, 2020).

Fenomena ini tentu menimbulkan sebuah pertanyaan tentang “kuas dan cat apa yang dipakai negara di dalam lukisan surealisnya?” sehingga menimbulkan konsekuensi logis atas pelonjakan kasus yang terjadi. Penataran-penataran kita beberapa bulan terakhir ini semakin menegaskan bahwa baik pemegang otoritas, rakyat, maupun penunjang medis, sebenarnya belum berada dalam keadaan siap untuk menghadapi pandemi. Semua ini mengafirmasi gagalnya keinginan besar –dalam konteks lukisan surealis–  mengkolaborasikan kenyataan dan imajinasi. Sebab, mengutip ungkapan Alois A. Nugroho, antara kenyataan dan imajinasi “telah terlanjur berdiri tembok tebal dan tinggi”.

          Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan antara lain, Apakah implikasi dari ketidakjelasan batasan-batasan imajinasi ini mampu dimaknai rakyat secara logis? Misalnya, di satu pihak rakyat dituntut untuk memiliki kesadaran penuh dalam melakukan pembatasan hubungan sosial. Namun di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan itu sebenarnya tidak bisa diterima hanya karena alasan “penyelamatan dan stabilitas ekonomi negara”.  

Faktor-faktor pendukung lainnya, yang juga semakin mengaburkan makna lukisan surealis ini, penulis memandangnya sebagai sebuah miscommunication antara seniman dan penikmat seni nya, antara negara sebagai sentral kebijakan dan rakyat sebagai pasar kebijakan tersebut. Hal ini berakibat pada kesimpangsiuran target dan sasaran kebijakan yang dihasilkan.

Maka dari itu, intelektualitas dan semangat pemuda diharapkan mampu menjembatani keduanya. Karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendekatan para pemuda terpelajar kepada masyarakat inilah yang diharapkan mampu berdiri sebagai ‘penerjemah’ sekaligus ‘korektor’ landasan-landasan surealis tersebut.  Oleh karenanya, makna simbolis itu dapat dimengerti secara baik dan benar, bahkan menembus hingga masyarakat lapisan terbawah.

Pada tahap ini, penulis ingin mencoba melihat dari sudut pandang kebudayaan dan karakteristik multikultural yang berkembang di Indonesia, dengan terlebih dahulu mengkaji upaya penanganan COVID-19 beberapa bulan terakhir, lalu mengasosiasikannya dengan peran pemuda sebagai Agent of Solution Provider.

ISI

Kilas balik penanganan COVID-19 di Indonesia

Sudah hampir mendekati empat bulan semenjak ditemukannya pertama kali kasus positif  Corona di Indonesia yang melumpuhkan hampir seluruh tatanan kehidupan bernegara. Situasi yang kemudian diumumkan sebagai “pandemi Global” ini pada akhirnya telah menjadi –meminjam istilah Alois pada tragedi lumpur Lapindo– butterfly effect yang telah menimbulkan ‘badai’ paranoia masyarakat di segala lini.

Apa yang mendasari terciptanya lukisan surealis itu, dapat dipertanyakan dengan melihat rentetan action pada ‘kanvas pandemi’ Indonesia. Keputusan dan kebijakan yang dihasilkan adalah perwujudan seberapa serius negara men-surealiskan lukisannya.

Pertama, late anticipation dan kedangkalan komunikasi publik. Merujuk pada teori “Konvergensi Simbolis” oleh Bales dan Ernest Bormann, dapat terlihat apakah tendensi komunikasi public relations kita memang kerap hanya digunakan ketika ice breaking atau pidato yang memunculkan anecdote. Seperti apa yang dijelaskan di laman pakarkomunikasi.com, bahwa telah terjadi “dramatisasi dan fantasi dalam ajang pengakraban”. Pemahaman ini merupakan amplifikasi dari wujud ketidakmatangan wajah negara yang dimunculkan di hadapan publik, salah satu contohnya dapat diamati dari bagaimana cara negara merespon suatu sintesis yang bersifat ilmiah dengan hipotesis yang dapat diujikan.

         Apa yang dirilis oleh profesor Lipsitch dari Harvard TH Chan School of Public Health beberapa waktu lalu, telah mengkonfirmasi bahwa, secara ilmiah, Indonesia sudah terjebak di ambang bawah sadarnya sendiri, dalam narsisisme “bebas dari virus” ketika negara-negara sekelilingnya sudah kelimpungan bertikai dengan virus. Maka, hal ini dapat dikatakan sebagai upaya penyangkalan negara, karena output yang dikeluarkan justru bentuk ketersinggungan negara terhadap fakta empiris, dengan narasi “kita sudah memiliki standar pengujian yang proper.”

          Publik dibawa untuk melihat realitas imajinasi ini, dengan tidak terlebih dahulu mengedepan entitas social culture di lapangan, bahwa pola interaksi masyarakat di kawasan pariwisata dengan kunjungan turis dari seluruh dunia, adalah suatu bentuk negasi dari impian yang surealis tersebut. Dengan pendekatan-pendekatan geografis, akan sangat sulit menafikan posisi Indonesia sebagai salah satu sentral lalu lintas dunia. Apakah  Indonesia, dengan prestasi kepadatan penduduk nomor empat dunia, meragukan probabilitasnya sebagai bom waktu yang sebenarnya tidak –atau belum– terdeteksi, akibat minimnya pengujian sampel saat itu? Alih-alih, bentuk publikasi yang naik ke permukaan justru adalah upaya penghindaran terhadap kekhawatiran rakyat, seperti ungkapan “kita kebal Corona.”

Harapan untuk tidak menimbulkan kepanikan inilah yang telah memburamkan sesuatu yang sebenarnya dapat secara head to head disampaikan di hadapan publik : mulailah waspada! Pada tahap ini, kita melihat bahwa negara memilih untuk menampilkan lukisannya dalam bahasa yang tidak mudah dimengerti, yang untuk sekelompok orang yang paham, adalah makna tersirat untuk ungkapan “kita baik-baik saja dan ekonomi harus tetap berjalan”. Sehingga tampak seperti menghawatirkan dampak yang akan diakibatkan pandemi daripada pandemi itu sendiri.

         Fakta penggelontoran dana untuk influencer asing dalam mempromosikan pariwisata Indonesia, di tengah hiruk pikuk ancaman kesehatan Global, adalah alasan yang memperkuat argumen tersebut. Penjelasan ini telah memvalidasi adanya keterlambatan antisipasi penanganan COVID-19 di Indonesia, serta menunjukkan tingkat ke-surealis-an yang paling rendah dalam tahapan melukis.

          Kedua, ketidaksiapan tools. Apa yang diceritakan oleh Nassim Nicholas Taleb dalam novelnya yang berjudul “Black Swan”, telah menggambarkan angsa hitam sebagai suatu ketidaknormalan yang tak dapat diprediksi. Begitulah kita memandang situasi yang terjadi sekarang ini. Pandemi yang kita hadapi, seperti yang dikatakan Bill Gates dalam pidatonya beberapa tahun silam, menunjukkan bahwa tidak hanya Indonesia, bahkan dunia pun tidak siap untuk menghadapi pandemi besar.

         Dibandingkan menilai siap atau tidaknya, tolak ukur yang lebih relevan mungkin adalah tentang “kesigapan” ketika pandemi sudah datang dan tak bisa dielakkan. Meskipun kesigapan ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada negara, dimana rakyat juga ambil bagian terkait kedisiplinan, namun tools untuk melukis sebuah lukisan surealis tetap berada di tangan negara.

Tools ini mungkin dapat diartikan sebagai wajah sederhana manajemen sistem  kesehatan kita, ketersediaan sarana prasarana medis, serta sumber daya manusia yang memiliki kepakaran terkait hal ini. Menyoal tingkat pengujian sampel di awal pandemi, Rata-rata perhari tes jenis PCR Indonesia sejak  2 maret-3 April hanya  sebanyak 240 PCR. Jumlah ini terbilang sangat rendah bila dibandingkan dengan Korea Selatan –dengan penduduk 51 juta jiwa– yang mampu melakukan 300.000 tes perhari, atau setara 0.6 persen dari total penduduknya. Menurut Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat, setidaknya kita butuh 2 juta tes perhari dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa  (Jakarta Post, 2020).

Belum lagi membahas mengenai semrawutnya birokrasi dan manajerial rumah sakit, ketidak-mutakhir-an peralatan kesehatan yang membayang-bayangi para pekerja medis (di beberapa tempat bahkan tidak tersedia), tempat perawatan yang overcapacity, hingga pasien penyakit kronis yang kehilangan tempat akibat tergusur pasien COVID-19.

Ketiga, drama tarik ulur pusat-daerah. Mensarikan teori desentralisasi oleh Prof. Dr. J. Salusu sebagai “kewenangan yang didelegasikan dari organisasi ke tingkat bawah secara luas melalui mata rantai komando” , tampaknya telah menjadi tafsiran satu arah yang memecah fokus negara, dengan menaruh lebih banyak perhatian untuk menampilkan “siapa yang paling berpengaruh” atau “siapa yang paling keras usahanya” dalam menangani pandemi.

          Sebuah surealisasi terhadap ironi, yang sebenarnya mampu dimengerti oleh rakyat. Tentang, misalnya, kebijakan daerah kota-kota seperti Solo dan Tegal untuk  menutup akses keluar masuk wilayahnya, telah menjadi sesuatu yang dipersoalkan otoritas pusat yang merasa terlangkahi. Belum lagi membahas konflik internal Jawa Timur yang menciptakan kebingungan publik tentang ‘citra’ yang sebenarnya sudah tidak terlalu urgent di situasi sekarang.

    Terakhir, ambiguitas keberpihakan negara. Pemandangan akhir-akhir ini telah banyak memperlihatkan kita tentang kebimbangan yang tengah dihadapi bangsa : antara stabilitas ekonomi atau penuntasan pandemi. Gairah untuk menyelesaikan wabah secepatnya agaknya telah berubah orientasi menjadi meminimalisir fiskal defisit. Solusinya, hadirlah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai jalan tengah.

          Keberpihakan negara yang tampaknya sedikit samar ini telah menciptakan kesan yang –sekali lagi– sangat surealis. Apa yang dipahami masyarakat sebagai upaya-upaya memutus mata rantai virus, nyatanya tersembunyi makna implisit untuk ”membiarkan rakyat menjalankan kembali roda perekonomian” yang dibungkus “dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.”

Masyarakat kelas menengah ke bawah tentunya menjadi antusias dengan ide ini, sehingga mereka tak harus seratus persen menggantungkan hidupnya dari dana bantuan sosial yang diberikan negara. Menyusul kemudian dibukanya mall, pasar, hingga car free day di Jakarta. Selanjutnya kehidupan normal baru pun dicanangkan untuk mengantisipasi apa yang disebut sebagai gelombang kedua virus, ketika gelombang pertama pun belum mencapai puncaknya.

Budaya dan moralitas masyarakat

Menurut pandangan Alois. A. Nugoroho, bahwasanya disiplin yang berkelanjutan tidak akan pernah cukup hanya dengan mengandalkan disiplin pribadi melainkan juga disiplin sosial. Tantangan kedisiplinan yang secara tidak bertanggungjawab dibentur-benturkan dengan kebudayaan, adalah wujud ketidakpahaman kita terhadap proses pembudayaan itu sendiri. Masyarakat kita yang terjebak dalam lingkaran oportunistik masih belum mampu mengedepankan kemaslahatan bersama daripada apa yang diyakini kelompoknya sebagai sesuatu yang benar.

Kehidupan bernegara tidaklah selalu menjadikan rakyat sebagai objek, namun juga bersama-sama pemerintah untuk menjadi subjek dalam upaya menghadapi bencana besar ini. Namun, permasalahan terbesar kita adalah : telah hilangnya sinergitas akibat sikap apatisme dan sinisme yang terlanjur mengakar di masyarakat. Kesediaan untuk bersinergis tersebut telah dikalahkan oleh kejenuhan dan ketidakbetahan berada di rumah, meskipun di luar rumah situasi tidak jauh lebih baik.

Upaya kampanye pencegahan di berbagai media yang secara massif dilakukan agaknya tidak linier dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ketidakpuasan masyarakat kita untuk hanya memenuhi kebutuhan primernya saja, mampu membuat mereka melakukan apapun untuk pemenuhan kebutuhan jenis lain seperti nge-mall, hajatan pernikahan, mudik, hingga pertunjukan dan konser-konser musik.

Permasalahan ini jika dilihat dari sudut pandang budaya, telah mengafirmasi –apa yang dijelaskan Alois sebagai– “kerancuan memahami  tradisi sebagai wujud dan tradisional sebagai sikap”. Pola pikir dan dogma tentang bagaimana sebagian masyarakat kita merespon wabah besar ini, bukanlah bagian daripada tradisi melainkan ketidakmapanan dalam bersikap yang cenderung tradisional. Sikap-sikap yang ‘tidak antusias’ inilah yang pada akhirnya memunculkan kebiasaan apatis, sehingga terbiasa memandang sesuatu yang hanya dianggap perlu.

Pendisiplinan diri dan sosial memang tidaklah dapat dihasilkan dari 2-3 hari proses belajar. Seperti pengertian disiplin itu sendiri, sebuah wujud ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dengan proses pembiasaan yang terukur. Dari sini kita malah menyadari bentuk lain yang juga telah terinternalisasi dalam masyarakat kita : generasi instan, yang perwujudannya dapat kita temukan dari sikap-sikap yang ingin serba praktis.  

Kita tidak lagi memikirkan, misalnya, apakah memakai masker merupakan suatu langkah antisipasi penyebaran virus, atau menjaga jarak adalah suatu bentuk pencegahan, atau mencuci tangan adalah bagian dari penghindaran kontaminasi. Apa yang kita pikirkan adalah tentang sampai kapan wabah ini terus mengintervensi hingga ke ranah privasi kita? sampai kapan kita akan terus menerus bekerja dari rumah,? sampai kapan kita akan melanjutkan kehidupan yang tiba-tiba mendadak sangat digital ini? Padahal, untuk  mencapai pertanyaan “sampai kapan” , tentu tidak akan pernah terjawab apabila sikap kepraktisan kita tetap mengakar.

Kemudian berangkat kepada hal-hal yang lebih sensitif, yaitu soal riskan nya penerimaan masyarakat terhadap pasien, tenaga medis, bahkan korban meninggal dunia akibat virus. Fenomena ini lagi-lagi tidak ada hubungannya dengan tradisi, melainkan aplikasi terhadap sikap yang tradisional. Pada tahap ini, dapat kita amati suatu bentuk sikap pragmatis, yang memandang sesuatu sesuai kadar “nilai guna”, “nilai praktis”, dan “untung rugi”. Suatu tindakan dianggap penting –dan juga benar– bila derajat fungsionalnya dapat diperhitungkan, bukan malah sebaliknya : membahayakan.

Apa-apa yang menjadi “penyakit dalam bersikap” di atas adalah tantangan masyarakat kita dalam upaya menuju disiplin yang berkelanjutan. Dengan tidak salah-mengartikan kepada budaya dan kearifan lokal, kita mampu secara jernih melihat nilai-nilai yang tidak sesuai tersebut tanpa mengkambinghitamkan tradisi. Sejatinya, moralitas masyarakat yang benar akan sangat mempengaruhi kontribusi mereka dalam upaya penyelesaian wabah berskala global ini.

Peran pemuda sebagai “Agent of Solution Provider”    

Pembahasan mengenai bonus demografi Indonesia memang sudah tak    asing lagi bagi kita, entah melihatnya di televisi, seminar, maupun publikasi-publikasi jurnal akademik. Fakta bahwa tingginya jumlah penduduk yang berada di usia muda, telah menjadi kelebihan tersendiri bagi masa depan negara. Jurnal BPS tentang statistik pemuda Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa, menurut hasil Susenas tahun 2019, perkiraan jumlah pemuda Indonesia adalah sebesar 64,19 juta jiwa atau seperempat dari total penduduk.

Sebenarnya kita perlu mengkaji ulang frasa “bonus” itu sendiri. Kita hendaknya menyadari bahwa ungkapan “bonus” selama ini selalu ditujukan kepada spirit, kelincahan, dan sikap kritis yang mencirikan seorang pemuda. Pemuda yang diharapkan menjadi Agent of Change, seperti yang sering kita dengar di seminar-seminar kepemudaan, ternyata jumlahnya saat ini tidak terlalu representatif terhadap wajah pemuda Indonesia. Karna sebagian dari pemuda-pemuda itu –tidak semuanya– telah kehilangan momentum untuk berkontribusi pada keberlangsungan hidup bernegara.

Apa yang penulis istilahkan sebagai “kehilangan momentum” sebenarnya adalah gambaran akan pemuda-pemuda kita yang terlalu menyempitkan makna partisipasi mereka. Menyoal peran yang bisa pemuda lakukan di tengah wabah pandemi COVID-19, mungkin bayangan kita adalah tentang para pemuda yang turun ke jalan membagi-bagikan masker dan mengumpulkan sumbangan. Lebih dari itu, kapasitas pemuda sebenarnya tidak hanya soal “solidaritas” –dimana baik tua maupun muda dapat memilikinya­– meskipun tindakan mulia tersebut benar-benar baik untuk dilakukan.

Pembahasan kita tidak akan pernah sampai kepada solution provider bila pemuda hanya berputar-putar pada tindakan “mengobati” bukan “mencegah”. Untuk sampai pada sebuah solusi, di sinilah daya berpikir kritis–yang katanya hanya dimiliki kaum muda– diuji untuk menganalisis akar permasalahan yang ada.  Sehingga apa yang disebut-sebut sebagai “bonus demografi” itu benar-benar berdampak pada perubahan nyata.

Sejauh yang sudah kita lihat, permasalahan tersebut sebenarnya dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar. Pertama, dari sisi otoritas negara, kedua, dari sisi moralitas masyarakat. Sikap kritis pemuda sangatlah diperlukan dalam rangka evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan publik negara, tentunya dengan kritik yang berdasar, kritik yang ‘berisi’, dan kritik yang membangun. Pun intelektualitas pemuda sangatlah diharapkan dalam rangka edukasi terhadap sikap-sikap tradisional masyarat, tentunya disertai dengan attitude, iktikad, dan budi yang benar.

Bahasa dan etika politik apapun yang selalu kita lihat di televisi tentu tidak semuanya mampu diolah dan dimengerti masyarakat kita, terlebih golongan menengah ke bawah. Dengan melihat presentasi masyarakat yang terdidik dan terpelajar, kita akan dengan mudah menyadari bahwa culture shock tidak akan terhindarkan dalam rangka penyesuaian masyarakat terhadap situasi-situasi pasca pandemi. Terlebih dalam hal tuntutan ekonomi, tidak semua masyarakat memiliki antisipasi yang baik. Yang terburuk, dalam hal kesediaan untuk bersinergi bersama negara, mereka tidak pula memiliki tingkat disiplin dan kepatuhan yang sama.

Di sisi lain, kebingungan masyarakat yang ditimbulkan akibat ambigunya keberpihakan negara juga bukanlah hal yang dapat disepelekan. Fakta-fakta ini akan mengikis kepercayaan dan kepedulian masyarakat secara perlahan. Buktinya dapat kita saksikan pada fenomena akhir-akhir ini, di mana rasa takut dan khawatir terhadap virus justru menurun drastis ketika kasus kian melonjak naik menyentuh angka 40.000 lebih. Sangat kontras dengan kepanikan yang muncul ketika hanya ada satu dua kasus yang dilaporkan. Segala jenis pelonggaran-pelonggaran yang ada telah dinggap masyarakat sebagai ajakan “saatnya kembali normal!” dengan tidak memedulikan bahwa pandemi ini belum berakhir. Negara juga berada di antara dua pilihan sulit : ekonomi atau nyawa rakyat.

Apa yang kemudian menjadi PR para pemuda adalah mencabut masalah-masalah tersebut hingga ke akar-akarnya. Semangat dan jiwa juang yang tertanam dalam diri pemuda, sudah saatnya dibuktikan dan digelorakan pada aksi-aksi nyata. Sebagai bagian yang sangat dekat dengan masyarakat, pemuda tentu memiliki pemahaman yang tinggi terhadap kebutuhan dan kapasitas daerahnya dalam menghadapi pandemi. Pemuda hendaknya dapat menyiapkan langkah-langkah strategis agar mampu ‘menaklukkan’ masyarakatnya. Pemuda hendaknya dapat ‘mencuci’ sikap-sikap tradisional dengan mengangkat kembali budaya, tradisi, dan kearifan lokal di daerahnya. Seperti kata Alois, “membenci tradisi bukanlah suatu kemodernan, melainkan sikap yang tradisional”. Pertanyaannya, apa tradisi dan budaya masyarakat kita? Tradisi kita sejatinya adalah bergerak bersama, bergotong royong.

Di sisi lainnya, sebagai bagian dari kaum terpelajar dan terdidik, akan sangat disayangkan bila pemuda menyia-nyiakan intelektualitasnya pada hal-hal yang tidak perlu. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah sejatinya adalah hal yang sangat krusial, karena di tangan pemerintah ada amanah sebagai “wakil rakyat”, maka pemuda lah yang hendaknya memonitor apakah rakyat benar-benar sudah terwakilkan suaranya.

Kembali kepada analogi “lukisan surealis” di awal. Kita tidak pernah benar-benar yakin terkait apakah sebagian besar pemuda kita mampu berdiri di tengah-tengah pelukis dan penonton, karena sebagian pemuda kita tidak sedikit pula yang terjerumus menjadi penonton. Yang paling menghawatirkan, bukan menjadi penonton yang mampu menjaga dan menyukseskan pegelaran seni lukis, namun malah menjadi penonton yang keras kepala dan tidak mematuhi rambu-rambu yang ada. Idealnya, pemuda berpijak sebagai korektor seniman bahwa “apa yang dilukis sedang keluar dari konteksnya” dan berperan dalam menghimbau penonton bahwa “sikap-sikap dan moralitas yang baik teramat sangat diperlukan.

PENUTUP

Fokus dan konsenterasi kita begitu dipertaruhkan dalam rangka menemukan taktik jitu untuk menyudahi kesedihan akibat pandemi ini. Tidak hanya menguras uang dan tenaga, sudah seharusnya kita menyadari bahwa negeri ini tengah berpacu dengan waktu, berpacu dengan 1000-an kasus baru yang terus dilaporkan juru bicara penanganan COVID-19, Pak Yurianto, setiap harinya.

Idealisme pemuda, terlebih lagi mahasiswa, kali ini sedang dipanggil untuk berdiri di barisan pembantu negeri, barisan intelektual. Saatnya membuktikan, kontribusi kaum muda tidak hanya dapat diperlihatkan dengan berorasi di depan kantor pemerintahan atau turun ke jalan. Kaum muda sudah saatnya beradu gagasan, mencipta inovasi, dan menyampaikan koreksi dalam bahasa terpelajar.

Jiwa inilah yang melandasi apa yang sering kita sebut-sebut sebagai “Aget of Change”. Mewarisi semangat perjuangan para pendahulu, melanjutkan kiprah dengan kemampuan berpikir kritis namun juga solutif. Pandemi COVID-19 adalah tanggung jawab kita bersama. Tanpa kesediaan untuk bergerak bersama, pemikiran kita hanya akan terbenam dan sangat sulit untuk direalisasikan.

Para pemuda sebagai aset negara, para pemuda sebagai ujung tombak pembangunan di masa depan, para pemuda yang menjadi “bonus demografi”, sudahkan kita memantaskan diri atas segala gelar kehormatan yang dibebankan di pundak kita? Sudahkah kita berkontribusi nyata di masa-masa sulit bangsa? Sudahkah kita hadir di tengah-tengah masyarakat kita?

Terakhir, Para pemuda sebagai translator makna “surealis” selalu berperan dalam menghindari misconception dan miscommunication antara negara dan rakyatnya, sehingga kedua belah pihak mampu bersinergis untuk menyelesaikan sebuah lukisan yang berjudul “Pandemi di Negeriku”

#Tulisan ini diikutsertakan pada kompetisi esai yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Negeri Gorontalo